| http://dbpedia.org/ontology/abstract
|
Village Law is a set of rules regarding th … Village Law is a set of rules regarding the conduct of government villages with consideration has evolved in various forms that need to be protected and empowered to become strong, advanced, independent, and democratic so as to create a strong foundation in carrying out governance and development towards a just and prosperous society. This Law also regulates the principle of setting materials, Position and type of Village, the Village Planning, Authority of the Village, the Village Governance, rights and Duties of the Village and Village Communities, Village Regulation, Financial Asset Village and Village, Rural Development and Rural Area Development, village-owned enterprises, Cooperative Village, the Village Society Institute and the Institute of Indigenous Village, as well as Development and Control. In addition, this Act also set up with a special provision that applies only to the Village People as set out in Chapter XIII. One of the most crucial points in the discussion of the Bill Village, is related to the budget allocation for the village, in the explanation of Article 72 Paragraph 2 of the . The number of allocations directly to the village, set 10 percent of the funds transfer and outside the region. Then consider the amount of population, poverty, area, geographical difficulties. It this in order to improve rural communities because each country is expected to get about 1.4 billion fund based on the calculation of the explanation that the village law, 10 percent of the area according to the state budget and the transfer to the village of Rp 59, 2 trillion, coupled with funds from the budget by 10 percent around Rp 45.4 trillion. The total funding for the village is Rp 104, 6 trillion, which would be divided into 72 thousand villages across Indonesia.nto 72 thousand villages across Indonesia.
, Undang-Undang Desa adalah seperangkat atur … Undang-Undang Desa adalah seperangkat aturan mengenai penyelenggaran pemerintah desa dengan pertimbangan telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Undang-Undang ini juga mengatur materi mengenai Asas Pengaturan, Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerja Sama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta Pembinaan dan Pengawasan. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur dengan ketentuan khusus yang hanya berlaku untuk Desa Adat sebagaimana diatur dalam Bab XIII. Salah satu poin yang paling krusial dalam pembahasan RUU Desa, adalah terkait alokasi anggaran untuk desa, di dalam penjelasan Pasal 72 Ayat 2 tentang Keuangan Desa. Jumlah alokasi anggaran yang langsung ke desa, ditetapkan sebesar 10 persen dari dan di luar dana transfer daerah. Kemudian dipertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, kesulitan geografi. Hal ini dalam rangka meningkatkan masyarakat desa karena diperkirakan setiap desa akan mendapatkan dana sekitar 1.4 miliar berdasarkan perhitungan dalam penjelasan UU desa yaitu, 10 persen dari dan transfer daerah menurut APBN untuk perangkat desa sebesar Rp. 59, 2 triliun, ditambah dengan dana dari APBD sebesar 10 persen sekitar Rp. 45,4 triliun. Total dana untuk desa adalah Rp. 104, 6 triliun yang akan dibagi ke 72 ribu desa se Indonesia. akan dibagi ke 72 ribu desa se Indonesia.
|
| rdfs:comment |
Village Law is a set of rules regarding th … Village Law is a set of rules regarding the conduct of government villages with consideration has evolved in various forms that need to be protected and empowered to become strong, advanced, independent, and democratic so as to create a strong foundation in carrying out governance and development towards a just and prosperous society. This Law also regulates the principle of setting materials, Position and type of Village, the Village Planning, Authority of the Village, the Village Governance, rights and Duties of the Village and Village Communities, Village Regulation, Financial Asset Village and Village, Rural Development and Rural Area Development, village-owned enterprises, Cooperative Village, the Village Society Institute and the Institute of Indigenous Village, as well as Developmen Indigenous Village, as well as Developmen
, Undang-Undang Desa adalah seperangkat atur … Undang-Undang Desa adalah seperangkat aturan mengenai penyelenggaran pemerintah desa dengan pertimbangan telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Undang-Undang ini juga mengatur materi mengenai Asas Pengaturan, Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerja Sama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta Pembinaan dan Pengawaaga Adat Desa, serta Pembinaan dan Pengawa
|
